Giat Kerja Bakti Warga Rw. 16 Cililitan

Minggu, 8 Desember 2024 - Komunitas

LPJ Triwulan 3 Kopma UIN Jakarta 2024

Jum'at, 6 Desember 2024 - Koperasi

LMS UNJ Error, Menyulitkan Pejuang Sarjana

Rabu, 4 Desember 2024 - Teknologi Kampus

Munas Dekopin Menuju Indonesia Emas

Minggu, 1 Desember 2024 - Koperasi

Beli Isuzu Sekarang Juga! Sebelum Menyesal

Jum'at, 29 November 2024 - Otomotif

Efek Budaya Barat

Oleh Yusuf

Di Indonesia banyak sekali beredar budaya barat yang kebanyakan merusak tatanan kehidupan keberagamaan generasi muda kita. Salah satu budaya yang selalu dirayakan begitu memasuki pertengahan bulan Februari adalah hari Valentine yang oleh sebagian masyarakat, tanggal tersebut diagungkan sebagai hari kasih sayang. Momentum ini sering dijadikan ajang para remaja untuk melampiaskan kasih sayang dalam bentuk yang salah, yakni berhubungan seksual sesama remaja yang belum menikah, dengan alibi bentuk kasih sayang.

Kita mungkin masih ingat tahun lalu, ketika menjelang tanggal 14 Februari, ditemukan di beberapa minimarket di sekitar Jakarta, paket parcel yang isinya berbagai cokelat, termasuk dalam paket tersebut terdapat produk kondom. Tentu saja orang dengan mudah bisa mengerti, kalangan remaja lah yang menjadi objek sasaran dari penjualan paket tersebut, karena faktanya di lapangan, memang yang banyak merayakan hari kasih sayang adalah dari kalangan remaja.

Dua kenyataan tersebut di atas, menggambarkan betapa kondisi masyarakat kita saat ini sangat memprihatinkan. Generasi muda kita sepertinya menjadi objek kebobrokan moral dari sebuah upaya sistematis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan pribadinya demi mengeruk uang. Rela dan tega mengorbankan nasib generasi muda kita, yang merupakan tumpuan harapan dan calon pemimpin di masa depan.

Hal ini harus menjadi perhatian khusus kita, khususnya orang tua dan para pendidik, untuk lebih bersungguh-sungguh lagi dalam mendampingi anak-anak remaja di kedua momentum tersebut. Tentu maksudnya bukan berarti bahwa kita hanya mewaspadai anak-anak kita dari kemungkinan buruk tersebut. Yang lebih penting lagi adalah membekali anak-anak kita sejak dini dengan kesadaran adanya pengawasan dari Allah SWT. (muraqabatullah).

Kesadaran inilah yang akan mengantarkan anak-anak kita pada perilaku yang baik, yang sejalan dengan norma-norma agama. Mereka tidak hanya menjadi orang baik ketika ada di samping orang tuanya, atau ketika diawasi oleh orang tuanya, tapi selalu sadar adanya pengawasan Allah SWT. sehingga tingkah lakunya akan terkontrol.

NB: Tulisan ini pernah dimuat dalam Buletin Mimbar Jum'at - Menggali Khazanah Islam - No. 09 Th. XXVI 18 Rabiul Akhir 1434 H - 1 Maret 2013 Jum'at I.

Diskusi Terbatas BPK

Oleh Moh. Hibatul Wafi

Dalam acara yang diadakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) pada tanggal 22 Mei 2014 di Hotel Le Meredien, dengan tema "Sosialisasi Peran, Fungsi, dan Tugas Pokok BPK RI dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Efektif, dan Efisien", yang mana pembicaranya adalah Dr. Bahrullah Akbar, MBA., seorang Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan dan Dr. Hj. Connie Chairunnisa, aktivis Persatuan Wanita Betawi.

Pada sesi diskusi terbatas, kedua narasumber tersebut memaparkan mengenai dua hal, yakni:
  1. Peran BPK dalam mendorong terwujudnya kesejahteraan rakyat.
  2. Tinjauan kesejahteraan rakyat dipandang dari berbagai aspek dan upaya peningkatannya.
Hasil diskusi ini menyampaikan pesan bahwasanya pada dasarnya BPK di Indonesia ini berperan sebagai suatu badan yang mengawasi dan memeriksa keuangan di lembaga-lembaga kepemerintahan Indonesia, baik mengontrol anggaran keuangan di tingkat eksekutif, yudikatif, maupun pada tingkat legislatif.

Peran BPK dalam Mendorong Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat

Oleh Dr. Bahrullah Akbar, MBA.

Tujuan bernegara dicetuskan oleh para Founding Fathers dalam Pembukaan UUD 1945, diantaranya:
  1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
  2. Memajukan kesejahteraan umum.
  3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
  4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Sedangkan kesejahteraan rakyat terdapat dua hal, yakni:
  1. Terwujudnya Welfare Economics.
  2. Terdapat dua kondisi, yaitu tersedia penghasilan yang memadai dan tersedia pilihan barang dan jasa.
Menurut data statistik, presentase tingkat kemiskinan di Indonesia pada Februari 2004 sebesar 36,1%, kemudian pada tahun berikutnya Februari 2005 sebesar 35,1%, dalam kurun waktu 1 tahun sudah menurun 1%. Namun pada Maret 2006, tingkat kemiskinan di Indonesia naik menjadi 39,3%, akan tetapi kenaikan tersebut tidak berlanjut lama, dikarenakan pemerintah Indonesia sudah berupaya sedemikian mungkin untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang dialami oleh penduduk Indonesia. Dan sejak tahun 2006 sampai September 2012, tingkat kemiskinan sudah berangsur menurun sampai di titik 28,59%. Data tersebut bersumber dari Berita Resmi Statistik (BPS) Nomor 06/01/Th.XVI tanggal 2 Januari 2013.

Mengenai masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia dikarenakan adanya faktor pemerintah Indonesia yang sudah merasa berjasa untuk negeri, padahal pada kenyataannya pemerintah masih belum dianggap sukses dalam menghadapi persoalan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) RI kelima tanggal 17 Agustus 1950, pernah menyatakan bahwasanya: "Janganlah sudah cukup merasa berjasa untuk negeri, dengan turunnya Si Tigawarna (Belanda). Selama masih ada ratap tangis di gubuk-gubuk pelosok negeri, belumlah pekerjaan kita selesai! Berjuanglah terus dengan mengucurkan sebanyak-banyaknya keringat."

Dan pidato serupa pernah dilansirkan oleh Presiden Brazil Luis Inazio "Lula" Da Silva pada Konferensi World Social Forum 2003, bahwasanya: "Saya berharap pada suatu hari nanti semua rakyat akan mempunyai tanah, bahwa tidak ada lagi anak yang bangun pagi dengan ketakutan karena tidak mendapat sarapan pagi, bahwa di Brazil tidak ada lagi anak-anak yang kekurangan gizi, rakyat bisa mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan dengan mudah dan murah, dan suatu hari nanti akan terbangun masyarakat yang penuh solidaritas, ketulusan, setara, dan adil."

Peran pemerintah dalam ekonomi, antara lain:
  1. Alokasi, maksudnya adanya keterbatasan sumber daya harus dialokasikan kepada publik dan swasta dalam memproduksinya.
  2. Distribusi, maksudnya kebijakan agar alokasi dapat terdistribusi dengan baik, misalnya kebijakan pajak dan subsidi.
  3. Stabilisasi, maksudnya terkendalinya indikator-indikator ekonomi makro, seperti inflasi dan suku bunga.
Mixed Economy:
  • Zaman Soekarno: ORI, Program Pinjaman Nasional, Badan Perancang Ekonomi, Kasimo Plan, Senering, Program Benteng, Nasionalis De Javasche Bank.
  • Zaman Soeharto: Trilogi pembangunan yang terdiri dari stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan.
  • Zaman Habiebie: nilai kurs yang stabil berada pada tingkat Rp7.000/USD.
  • Zaman Gusdur: pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
  • Zaman Megawati: meminta Paris Club menunda pembayaran utang sebesar USD 5,8 Milyar dan melakukan privatisasi BUMN.
  • Zaman SBY: adanya pembentukan KEK (Koridor Ekonomi).
Mixed Economics:
  • Negara yang menjalankan sistem perekonomian oleh swasta dan pemerintah.
  • Ternyata dilakukan juga oleh Amerika Serikat (AS) dan Perancis.
  • Merchantilism, peran pemerintah dalam proses produksi di Perancis.
  • John Maynard: The great depression, full employment act, akibat perang dunia.
  • War on Proverty, dilakukan oleh Presiden Lyndon B. Johnson.
Very ideological....?
Greenspan backs bank natinalisation:
Looking back at that belief during hearings this fall on Capitol Hill, Alan Greenspan said out loud, "I have found a flaw." Congressman Henry Waxman pushed him, responding, "In other words, you found that your view of the world, your ideology, was not right; it was not working." Absolutely, precisely," Greenspan said.
Jadi, kesimpulannya adalah peran BPK meliputi auditif dan menangani pengawasan keuangan negara. Atau kalau dalam rumusnya:
GDP = C+I+G+( X - I )

Tinjauan Kesejahteraan Rakyat Dipandang dari Berbagai Aspek dan Upaya Peningkatannya

Oleh Dr. Hj. Connie Chairunnisa

Apakah rakyat Indonesia sudah sejahtera? Sejahtera menurut Poerwadarimata adalah aman, sentosa, dan makmur. Arti kesejahteraan meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Kondisi sejahtera meliputi terpenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, perawatan, dan kesehatan. Masalah kesejahteraan rakyat dipandang dari 5 aspek, diantaranya:
  1. Aspek sosial.
  2. Aspek pendidikan.
  3. Aspek pemberdayaan.
  4. Aspek karakter.
  5. Aspek peranan wanita.
Pada aspek sosial menurut versi bank dunia, sepertiga rakyat Indonesia masih dalam kemiskinan (100 juta jiwa) orang Indonesia adalah miskin. Sedangkan versi Badan Pusat Statistik (BPS) 39 juta jiwa rakyat Indonesia miskin. Jadi, disini kita bisa melihat adanya penurunan dari versi bank dunia dengan versi BPS. Mengapa demikian? Karena Indonesia dianggap negara yang terkorup rangking 1 menurut PERC, dan rangkin 114 menurut situs resmi TI.
Saat ini korupsi semakin membudaya dan mengakar di negara kita tercinta ini, mulai dari perangkat desa sampai pejabat negara korupsi. Lalu masih adakah pejabat yang jujur? Saat ini sudah langka. Kenyataannya rakyat sudah geram dan kesal melihat pejabat korup berhamburan dengan mobil mewah, sementara bangunan sekolah nyaris roboh, anak SD menyeberangi jembatan kabel hanya untuk menuju sekolah. Inikah yang dinakaman keadilan sosial??

Dari segi aspek pendidikan, menurut hasil survei PERC menunjukkan kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia, di bawah Vietnam. Indonesia memiliki daya saing yang rendah, hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang di survei di dunia. Survei menunjukkan, Indonesia hanya berpredikat sebagai follower bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia. Yang kita rasakan saat ini adalah adanya ketertinggalan di dalam mutu pendidikan (formal maupun non formal) setelah dibandingkan dengan negara-negara lain. 

Pendidikan merupakan penopang dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bagaimana mau sejahtera, jika sekolahnya saja tidak tuntas. Data BALITBANG KEMENDIKBUD tahun 2000 menunjukkan APM untuk anak SD mencapai 94,4% (28,3 juta jiwa) masih tergolong tinggi, sedangkan SLTP masih rendah 54,8% (9,4 juta jiwa). Kalau kita lihat hal yang terjadi diatas bahwasanya layanan pendidikan usia dini di Indonesia masih sangat terbatas.

Aspek pemberdayaan masyarakat pun demikian, masyarakat di Indonesia masih belum berdaya dikarenakan terlihat banyak indikator penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang berkeliaran di jalan. Bilamana PMKS tidak terlayani dengan baik, maka bagi mereka kemerdekaan adalah sekedar lepas dari penjajahan, seharusnya kemerdekaan adalah lepas dari kemiskinan. Nasib rakyat Indonesia yang dikisahkan kaya raya ini berubah menjadi miskin dalam waktu sekejap. Gemah rimpah lohjinawi menguap entah kemana! 

Rakyat Indonesia belum dapat menggali kekayaan alamnya sendiri sehingga dieksploitasi oleh orang asing atas ketidakberdayaan itu, Indonesia hanya diberikan jatah kurang dari sepertiga keuntungan alam Indonesia sendiri. Hal ini disebabkan oleh pejabat pemerintah yang sangat murah moral harganya untuk bisa dibeli orang asing. Buktinya saja tanah akan kekayaan paling tinggi di Indonesia dapat diperjualbelikan kepada orang asing, sehingga presentase kekayaan di Indonesia yang seharusnya dapat dimanfaatkan masyarakat Indonesia telah menurun drastis. Seharusnya pemerintah Indonesia tidaklah untuk menjual tanah di negeri ini, disewa boleh.

Kekejaman bisa dirasakan kembali dengan adanya aspek karakter, kesejahteraan rakyat Indonesia masih menjadi angan-angan belaka. Bagaimana mungkin bisa terjadi jika pada dewasa ini karakter bangsa kita dipandang sebelah mata oleh negara lain. Karena banyak kasus pada masyarakat di Indonesiaya, sehingga mereka tidak mau mengakui bahwa dirinya berasal dari Indonesia. Mereka takut negara lain memandang mereka sebagai teroris dan koruptor, yang mana negara yang memiliki segalanya tapi tidak mampu mengolah sumber daya alamnya, bahkan sering disebut negara bodoh dan terkorup. Apakah bangsa ini mau dipandang seperti itu???

Pendidikan karakter sangat diperlukan untuk membangun karakter bangsa, baik itu pendidikan formal, informal, maupun non formal. Semua pendidikan itu pada intinya membawa perubahan karakter menjadi lebih baik. Karakter bangsa masih bisa diselamatkan dan ditumbuhkembangkan melalui pembelajaran yang berkelanjutan. Proses pembelajaran membawa siswa kepada sosok generasi bangsa yang tidak sekedar memiliki pengetahuan, tetapi juga memiliki moral yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang tertanam dalam jiwa siswa.

Menurut Busyro Muqoddas (Wakil Ketua KPK), aspek peranan wanita diperoleh dari kesimpulan sebuah kajian, perempuan mempunyai peran yang signifikan untuk perubahan dalam pemberantasan korupsi. Walaupun memang ada sejumlah wanita yang terjerat dalam kasus korupsi, namun jumlahnya tergolong sedikit dan tidak bisa digeneralisir. Kaum perempuan hendaknya dapat menjaga nilai-nilai moral dan akhlaq, karena dengan begitu akan memberi dampak, termasuk pencegahan terjadinya tindak korupsi.

Dalam pernyataan Muqoddas yang pernah dilansirkan, para isteri bisa mengontrol suami mereka dalam bekerja agar tidak membawa uang haram hasil korupsi. Selain sebagai isteri pendamping suami, diharapkan wanita bisa menjadi seorang ibu yang memberikan keteladanan terhadap anak-anaknya. Pendidikan di rumah sangat penting dilakukan oleh seorang ibu.

Kalau kita lihat dari permasalahan-permasalahan diatas pastinya akan memunculkan solusi dan pendekatannya, diantaranya sebagai berikut:
  • Solusi aspek sosial: melalui pendekatan sosial dan ekonomi guna dapat mengukur garis kemiskinan masyarakat, melalui 3 metode pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Strategi yang diluncurkan pemerintah adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Program Keluarga Harapan (PKH), serta Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Program Bantuan Langsung Tunai.
  • Solusi aspek pendidikan melalui metode pendekatan sistematik, yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan, upaya yang telah dilakukan pemerintah menuntaskan wajar (Wajib Belajar) 12 tahun (SD, SLTP, SLTA) berupa pengucuran bantuan BOS dan BOP.
  • Solusi aspek pemberdayaan masyarakat melalui metode pendekatan bidang kesejahteraan sosial yang terus menerus dikembangkan bersama dengan pengembangan ekonomi, upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah membentuk kelompok usaha bersama (KUBE) di daerah miskin yang didahului dengan bimbingan sosial, pelatihan keterampilan berusaha, bantuan stimulasi, dan pendampingan.
  • Solusi aspek karakter melalui pendekatan peningkatan mata pelajaran akhlaq dan moral di semua program studi, dari mulaiTK, SD, SLTP, SLTA, hingga di Perguruan Tinggi.
  • Solusi aspek peranan wanita melalui metode pendekatan pembinaan keluarga secara keseluruhan dengan menitikberatkan kepada metode saling asih (kasih sayang), saling asuh (melakukan bimbingan), dan saling asah (mempertajam) peranan wanita untuk memperbaharui diri secara terus menerus pada empat bidang dasar kehidupan, yaitu fisik, enomsional, mental, dan spiritual (IQ, EQ, dan SQ).
Kesimpulan dari topik permasalahan diatas adalah permasalahan kesejahteraan rakyat, perlu dipikirkan bersama dari seluruh elemen bangsa Indonesia yang berkaitan dengan lima aspek mendasar, yaitu aspek sosial, aspek pendidikan, aspek pemberdayaan, aspek karakter, dan aspek peranan wanita. Yang paling utama dari kelima aspek yang dibahas untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah masalah kejujuran dan moral bangsa yang hampir pudar, karena adanya kepentingan pribadi dan golongan (alias korupsi), solusi dan upaya diarahkan kepada perbaikan akhlaq dan moral melalui pendidikan.

Saran dari penulis adalah demi terwujudnya kesejahteraan rakyat, diharapkan tekad yang kuat dari seluruh elemen tata kelola negara (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) untuk memerangi korupsi. Membangun karakter bangsa diperlukan kedisiplinan tinggi seluruh komponen bangsa dengan upaya menyiapkan kondisi, sarana & prasarana, kurikulum, dan kegiatan pendidikan yang mengarah kepada pembentukan watak dan budi pekerti yang bermoral dan berakhlaq. Peran dan fungsi dari lembaga pengawas maupun lembaga pemeriksa keuangan negara yang sudah berjalan dengan baik, perlu ditingkatkan lagi melalui sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia.