Oleh Dr. Hj. Connie Chairunnisa
Apakah rakyat Indonesia sudah sejahtera? Sejahtera menurut Poerwadarimata adalah aman, sentosa, dan makmur. Arti kesejahteraan meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Kondisi sejahtera meliputi terpenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, perawatan, dan kesehatan. Masalah kesejahteraan rakyat dipandang dari 5 aspek, diantaranya:
- Aspek sosial.
- Aspek pendidikan.
- Aspek pemberdayaan.
- Aspek karakter.
- Aspek peranan wanita.
Pada aspek sosial menurut versi bank dunia, sepertiga rakyat Indonesia masih dalam kemiskinan (100 juta jiwa) orang Indonesia adalah miskin. Sedangkan versi Badan Pusat Statistik (BPS) 39 juta jiwa rakyat Indonesia miskin. Jadi, disini kita bisa melihat adanya penurunan dari versi bank dunia dengan versi BPS. Mengapa demikian? Karena Indonesia dianggap negara yang terkorup rangking 1 menurut PERC, dan rangkin 114 menurut situs resmi TI.
Saat ini korupsi semakin membudaya dan mengakar di negara kita tercinta ini, mulai dari perangkat desa sampai pejabat negara korupsi. Lalu masih adakah pejabat yang jujur? Saat ini sudah langka. Kenyataannya rakyat sudah geram dan kesal melihat pejabat korup berhamburan dengan mobil mewah, sementara bangunan sekolah nyaris roboh, anak SD menyeberangi jembatan kabel hanya untuk menuju sekolah. Inikah yang dinakaman keadilan sosial??
Dari segi aspek pendidikan, menurut hasil survei PERC menunjukkan kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia, di bawah Vietnam. Indonesia memiliki daya saing yang rendah, hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang di survei di dunia. Survei menunjukkan, Indonesia hanya berpredikat sebagai follower bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia. Yang kita rasakan saat ini adalah adanya ketertinggalan di dalam mutu pendidikan (formal maupun non formal) setelah dibandingkan dengan negara-negara lain.
Pendidikan merupakan penopang dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bagaimana mau sejahtera, jika sekolahnya saja tidak tuntas. Data BALITBANG KEMENDIKBUD tahun 2000 menunjukkan APM untuk anak SD mencapai 94,4% (28,3 juta jiwa) masih tergolong tinggi, sedangkan SLTP masih rendah 54,8% (9,4 juta jiwa). Kalau kita lihat hal yang terjadi diatas bahwasanya layanan pendidikan usia dini di Indonesia masih sangat terbatas.
Aspek pemberdayaan masyarakat pun demikian, masyarakat di Indonesia masih belum berdaya dikarenakan terlihat banyak indikator penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang berkeliaran di jalan. Bilamana PMKS tidak terlayani dengan baik, maka bagi mereka kemerdekaan adalah sekedar lepas dari penjajahan, seharusnya kemerdekaan adalah lepas dari kemiskinan. Nasib rakyat Indonesia yang dikisahkan kaya raya ini berubah menjadi miskin dalam waktu sekejap. Gemah rimpah lohjinawi menguap entah kemana!
Rakyat Indonesia belum dapat menggali kekayaan alamnya sendiri sehingga dieksploitasi oleh orang asing atas ketidakberdayaan itu, Indonesia hanya diberikan jatah kurang dari sepertiga keuntungan alam Indonesia sendiri. Hal ini disebabkan oleh pejabat pemerintah yang sangat murah moral
harganya untuk bisa dibeli orang asing. Buktinya saja tanah akan
kekayaan paling tinggi di Indonesia dapat diperjualbelikan kepada orang
asing, sehingga presentase kekayaan di Indonesia yang seharusnya dapat
dimanfaatkan masyarakat Indonesia telah menurun drastis. Seharusnya
pemerintah Indonesia tidaklah untuk menjual tanah di negeri ini, disewa
boleh.
Kekejaman bisa dirasakan kembali dengan adanya aspek karakter, kesejahteraan rakyat Indonesia masih menjadi angan-angan belaka. Bagaimana mungkin bisa terjadi jika pada dewasa ini karakter bangsa kita dipandang sebelah mata oleh negara lain. Karena banyak kasus pada masyarakat di Indonesiaya, sehingga mereka tidak mau mengakui bahwa dirinya berasal dari Indonesia. Mereka takut negara lain memandang mereka sebagai teroris dan koruptor, yang mana negara yang memiliki segalanya tapi tidak mampu mengolah sumber daya alamnya, bahkan sering disebut negara bodoh dan terkorup. Apakah bangsa ini mau dipandang seperti itu???
Pendidikan karakter sangat diperlukan untuk membangun karakter bangsa, baik itu pendidikan formal, informal, maupun non formal. Semua pendidikan itu pada intinya membawa perubahan karakter menjadi lebih baik. Karakter bangsa masih bisa diselamatkan dan ditumbuhkembangkan melalui pembelajaran yang berkelanjutan. Proses pembelajaran membawa siswa kepada sosok generasi bangsa yang tidak sekedar memiliki pengetahuan, tetapi juga memiliki moral yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang tertanam dalam jiwa siswa.
Menurut Busyro Muqoddas (Wakil Ketua KPK), aspek peranan wanita diperoleh dari kesimpulan sebuah kajian, perempuan mempunyai peran yang signifikan untuk perubahan dalam pemberantasan korupsi. Walaupun memang ada sejumlah wanita yang terjerat dalam kasus korupsi, namun jumlahnya tergolong sedikit dan tidak bisa digeneralisir. Kaum perempuan hendaknya dapat menjaga nilai-nilai moral dan akhlaq, karena dengan begitu akan memberi dampak, termasuk pencegahan terjadinya tindak korupsi.
Dalam pernyataan Muqoddas yang pernah dilansirkan, para isteri bisa mengontrol suami mereka dalam bekerja agar tidak membawa uang haram hasil korupsi. Selain sebagai isteri pendamping suami, diharapkan wanita bisa menjadi seorang ibu yang memberikan keteladanan terhadap anak-anaknya. Pendidikan di rumah sangat penting dilakukan oleh seorang ibu.
Kalau kita lihat dari permasalahan-permasalahan diatas pastinya akan memunculkan solusi dan pendekatannya, diantaranya sebagai berikut:
- Solusi aspek sosial: melalui pendekatan sosial dan ekonomi guna dapat mengukur garis kemiskinan masyarakat, melalui 3 metode pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Strategi yang diluncurkan pemerintah adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Program Keluarga Harapan (PKH), serta Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Program Bantuan Langsung Tunai.
- Solusi aspek pendidikan melalui metode pendekatan sistematik, yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan, upaya yang telah dilakukan pemerintah menuntaskan wajar (Wajib Belajar) 12 tahun (SD, SLTP, SLTA) berupa pengucuran bantuan BOS dan BOP.
- Solusi aspek pemberdayaan masyarakat melalui metode pendekatan bidang kesejahteraan sosial yang terus menerus dikembangkan bersama dengan pengembangan ekonomi, upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah membentuk kelompok usaha bersama (KUBE) di daerah miskin yang didahului dengan bimbingan sosial, pelatihan keterampilan berusaha, bantuan stimulasi, dan pendampingan.
- Solusi aspek karakter melalui pendekatan peningkatan mata pelajaran akhlaq dan moral di semua program studi, dari mulaiTK, SD, SLTP, SLTA, hingga di Perguruan Tinggi.
- Solusi aspek peranan wanita melalui metode pendekatan pembinaan keluarga secara keseluruhan dengan menitikberatkan kepada metode saling asih (kasih sayang), saling asuh (melakukan bimbingan), dan saling asah (mempertajam) peranan wanita untuk memperbaharui diri secara terus menerus pada empat bidang dasar kehidupan, yaitu fisik, enomsional, mental, dan spiritual (IQ, EQ, dan SQ).
Kesimpulan dari topik permasalahan diatas adalah permasalahan kesejahteraan rakyat, perlu dipikirkan bersama dari seluruh elemen bangsa Indonesia yang berkaitan dengan lima aspek mendasar, yaitu aspek sosial, aspek pendidikan, aspek pemberdayaan, aspek karakter, dan aspek peranan wanita. Yang paling utama dari kelima aspek yang dibahas untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah masalah kejujuran dan moral bangsa yang hampir pudar, karena adanya kepentingan pribadi dan golongan (alias korupsi), solusi dan upaya diarahkan kepada perbaikan akhlaq dan moral melalui pendidikan.
Saran dari penulis adalah demi terwujudnya kesejahteraan rakyat, diharapkan tekad yang kuat dari seluruh elemen tata kelola negara (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) untuk memerangi korupsi. Membangun karakter bangsa diperlukan kedisiplinan tinggi seluruh komponen bangsa dengan upaya menyiapkan kondisi, sarana & prasarana, kurikulum, dan kegiatan pendidikan yang mengarah kepada pembentukan watak dan budi pekerti yang bermoral dan berakhlaq. Peran dan fungsi dari lembaga pengawas maupun lembaga pemeriksa keuangan negara yang sudah berjalan dengan baik, perlu ditingkatkan lagi melalui sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia.